Bawaslu Buton Utara Gelar Rapat Koordinasi Penindakan Pelanggaran
Keterangan Gambar : Rapat Koordinasi Penindakan Pelanggaran Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton Utara (Butur) tahun 2020

Bawaslu Buton Utara Gelar Rapat Koordinasi Penindakan Pelanggaran

209 views
0

Butur, Radarsultra.co.id – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Buton Utara menggelar Rapat Koordinasi Penindakan Pelanggaran Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton Utara (Butur) tahun 2020.

Ketgam: Rapat Koordinasi Penindakan Pelanggaran Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton Utara (Butur) tahun 2020

Ketua Bawaslu Butur, Hazamuddin mengatakan, kegiatan tersebut dilaksanakan untuk memantapkan proses penanganan pelanggaran sesuai dengan Standar Operasional (SOP) hingga ke tingkat pengawas desa dan kelurahan.

“Karena aktivitas bakal calon yang sudah mulai agak meningkat termasuk tahapan yang pemutakhiran data juga sudah dilakukan teman-teman dari KPU maka secara kelembagaan Bawaslu kabupaten Buton Utara perlu untuk melakukan kegiatan penanganan pelanggaran agar setiap proses penanganan pelanggaran yang dilakukan di tingkat desa, kelurahan ataupun kecamatan,” kata Hazamuddin ditemui usai membuka giat rapat koordinasi di salah satu hotel di Kecamatan Kulisusu,” Selasa, (04/08/2020).

“Itu semu bisa dilakukan sesuai SOP yaitu kalau proses penanganan pelanggaran yang menjadi dasar kita yaitu Perbawaslu nomor 14 dan menyesuaikan di Perbawaslu nomor 4 tentang protokol kesehatan,” lanjutnya.

Rapat koordinasi penanganan pelanggaran ini diikuti oleh 24 peserta perwakilan dari seluruh komisioner Panwas Kecamatan se-kabupaten Buton Utara. Dengan dilaksanakannya kegiatan tersebut, Hazamuddin berharap proses penanganan pelanggaran oleh pengawas pemilu Kabupeten Butur bisa dilakukan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan secara kelembagaan oleh Bawaslu.

“Harapan terbesar kita yaitu adalah proses penanganan pelanggaran harus sesuai dengan tata peraturan yang secara organisasi sudah ditentukan di Bawaslu secara kelembagaan,” harapnya.