Angkat Martabat Daerah Terpencil, Kemensos RI Sasar Kabupaten Muna Sultra
Keterangan Gambar :

Angkat Martabat Daerah Terpencil, Kemensos RI Sasar Kabupaten Muna Sultra

251 views
0

Muna, Radarsultra.co.id – Daerah terpencil atau tertinggal kini menjadi sorotan mata disemua aspek. Hal ini menjadi program pemerintah pusat, melalui Kementerian Sosial RI dengan mengadakan Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT). Dan, kini Kabupaten Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) juga mendapat gilirannya.

Direktur Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil Kementrian Sosial Drs. Hasbullah, mengungkapkan bahwa program ini bertujuan untuk mengangkat harkat dan martabat suatu daerah tertinggal dari derita kemiskinan.

“Program ini menyasar pada kawasan yang tidak tersentuh peradaban baru atau teknologi yang canggih. Yang juga dikategorikan sebagai daerah terpencil atau tertinggal,” ungkapnya, Rabu (23/8/2017).

Ia menjelaskan, kawasan dapat dikategorikan KAT apabila memenuhi kriteria sesuai aturan yang ada.

“Pertama, komunitas itu tertutup, homogen dan penghidupannya tergantung kepada sumber daya alam. Kemudian terbatasnya akses pelayanan sosial dasar, wilayahnya sulit dilalui atau perlu kendaraan yang benar-benar khusus bahkan berjalan kaki. Lalu, tinggal di wilayah perbatasan antar negara, daerah pesisir, pulau terluar dan terpencil,” jelasnya.

Sementara itu, Asisten II Sekda Muna, LM. Syarif Andi Muna menuturkan, sasaran kerja ini berada di kampung lama Muna Sultra. Dilokasi ini menurutnya cukup memprihatinkan, karena ketika hujan lebat menyebabkan tanah menjadi tergenang dan berwarna merah.

”banyak anak-anak bermain ditempat itu. Rumah penduduk masih tradisional dan penduduknya banyak tersebar dibeberapa tempat,” tutur Syarif usai Rapat Koordinasi Kerja (Pokja) Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil di ruang rapat Sekda Muna, Rabu (23/8/2017).

Hasbullah mengapresiasi kerja Pemkab Muna dengan membentuk kelompok kerja (Pokja) dalam menyambut program ini.

“Sebab pemberdayaan KAT ini tidak bisa bekerja sendiri tanpa kerjasama dari beberapa elemen birokrasi. Setidaknya ada 11 bidang yang berkaitan dengan pemberdayaan ini, yakni persoalan pemukiman dan administrasi kependudukan, kehidupan beragama, kesehatan, pendidikan, ketahanan pangan dan penyediaan akses kesempatan kerja. Bidang lainnya adalah penyediaan akses lahan, advokasi dan bantuan hukum, pelayanan sosial serta lingkungan hidup,” tutupnya.

Untuk diketahui, Pemberdayaan KAT merupakan bagian dari nawacita Jokowi-JK membangun indonesia mulai pinggiran. Namun, pemberdayaan KAT tidak menggeser kearifan lokal

About author