Anggaran 500 Juta Untuk Revisi, Sampai Sekarang RTRW Konkep Belum Jelas
Keterangan Gambar :

Anggaran 500 Juta Untuk Revisi, Sampai Sekarang RTRW Konkep Belum Jelas

316 views
1

Kendari, Radarsultra.co.id – Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Konawe Kepulauan (Konkep) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) hingga saat ini masih belum ada kejelasan.

Meski sudah dilakukan rapat pembahasan RTRW Kabupaten Konkep di Ruang Rapat Mandalika Gedung Ditjen Tata Ruang Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR), Jalan Raden Patah No 1 Kebayoran Baru Jakarta, pada Jumat 08 Maret 2019 lalu, namun para pemangku kepentingan belum mengeluarkan keputusan secara tertulis mengenai kejelasan RTRW Kabupaten Konkep.

Terkait rancangan RTRW, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Konkep, Abdul Rahman yang ditemui di salah satu hotel di Kota Kendari mengatakan, Pemerintah Daerah (Pemda) Konkep pernah meminta anggaran sebesar Rp. 500 juta Rupiah guna merevisi penyusunan RTRW Kabupaten Konkep namun sampai saat ini pihak Pemda belum melaporkan proses perjalanan realisasi RTRW tersebut.

“Pernah memang mereka meminta anggaran seperti itu, tapi sampai hari ini mereka belum laporkan kepada kami, sudah sampai dimana pengolahan RTRW itu, tapi kalau hasil konsultasi saya di DPR kemarin itu baru sampai ke tahap 3 (tiga) dari beberapa tahapan lainnya,” kata Abdul Rahman, Jumat, (02/08/2019).

Meskipun belum final, Kepala Bappeda Konkep Abdul Halim seperti di kutip dari Potretsultra.com mengklaim bahwa hasil rapat RTRW pada 8 Maret 2019 lalu telah diputuskan bahwa RTRW Konkep telah disetujui untuk dilanjutkan tanpa ada ruang tambang.

“Rapat hari ini telah memutuskan bahwa RTRW Konkep telah disetujui untuk dilanjutkan tanpa ada ruang tambang,” ujar Halim dikutip dari pemberitaan potretsultra.com pada Jumat (08/03/2019) lalu.

Disaat Kepala Bappeda Konkep mengklaim bahwa tidak ada ruang tambang di Konkep, pernyataan Abdul Rahman sebagai Wakil Rakyat di Pulau Wawonii mengungkapkan bahwa hadirnya perusahaan tambang tentu saja akan berdampak pada melonjaknya pendapatan asli daerah dari sektor tambang namun demikian, semua itu harus sesuai aturan perundang undangan yang berlaku di negara ini.

“Kalau memang ada peluang untuk bisa mensejahtrakan konkep dan secara peraturan suda di jalankan sesuai mekanisme  kenapa tidak. kami juga tidak punya hak untuk melarang masuknya investasi apabilah semua ketentuan suda di penuhi,” kata Rahman.

Abdul Rahman juga mengungkapkan bahwa pemerintah setempat juga harus tegas menyampaikan keputusannya terkait investasi pertambangan di Konkep.

“Makanya saya sampaikan bahwa pemerintah ini harus tegas menyampaikan keberadaan mereka, apakah Pemda mau menerima mereka yah harus disampaikan menerima, atau mau menolak juga harus disampaikan secara tegas dengan alasan-alasan sesuai dengan undang-undang, tidak boleh kita menyampaikan dengan alasan kita sendiri yang tidak ada dasarnya,” imbuhnya.