AM2WB Sebut Rekomendasi Komnas HAM Picu Kecaman Warga yang Menginginkan Lapangan Kerja
Keterangan Gambar : Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Wawonii Bersatu (AM2WB)

AM2WB Sebut Rekomendasi Komnas HAM Picu Kecaman Warga yang Menginginkan Lapangan Kerja

49 views
0

Kendari, Radarsultra.co.id – Surat Rekomendasi Komnas HAM kepada Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Ali Mazi untuk penghentian aktivitas sementara kegiatan PT Gema Kreasi Perdana (GKP) diramalkan akan memicu kecaman dari masyarakat yang menginginkan lapangan pekerjaan.

Hal tersebut diungkapkan oleh Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Wawonii Bersatu (AM2WB) mewakili ratusan warga Wawonii yang menginginkan adanya investasi dan lapangan kerja.

Menyikapi adanya surat rekomendasi tersebut, AM2WB mengingatkan Komnas HAM untuk berlaku netral dan adil dalam menyikapi polemik pertambangan di Kabupaten Konawe Kepulauan (Konkep).

Sebagaimana Audensi bersama Forum Komunikasi Keluarga Besar (FKKB) PT.GKP pada 2 Desember 2019 lalu di Jakarta dimana Komnas HAM berjanji akan berada di tengah-tengah warga dan tidak akan memihak,” kata Sulvan selaku ketua AM2WB, Jumat, (27/12/2019).

Sulvan mengungkapkan ada ratusan warga masyarakat lokal yang bekerja dan menggantungkan hidupnya di perusahaan PT. GKP.

Sebagai bagian dari masyarakat Wawonii, kami mengingatkan komnas HAM untuk berlaku adil dan tidak semena mena mengeluarkan rekomendasi yang nantinya akan berimbas pada warga,” ungkapnya.

Disamping itu, Komnas HAM yang merekomendasikan Gubernur Sultra, Ali Mazi untuk menghentikan aktivitas PT. GKP melalui surat rekomendasi tertanggal 13 Desember 2019 lalu dinilai sama halnya meremehkan ucapan dan nawacita Presiden Jokowi untuk menjaga dua agenda besar bangsa yaitu cipta lapangan kerja dan iklim investasi agar pelaku usaha dapat lebih leluasa di dalam menjalankan usahanya.

AM2WB juga menduga Komnas HAM sudah tidak obyektif lagi dalam membuat keputusan serta telah melangkah jauh kedalam ranah institusi yang lebih berwenang

Komnas HAM sudah keluar dari fungsi dan tugasnya karena terlihat keputusan yang diambil sudah sangat bermuatan politis dan ini layak dipertanyakan,” jelasnya.

Tidak hanya itu, rekomendasi Komnas HAM juga disebut-sebut telah mengabaikan hasil kunjungan tim Penegakkan Hukum (GAKKUM) kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan beberapa waktu yang lalu untuk melakukan verifikasi, pengecekan lapangan hasil observasi.

Dalam kunjungannya, tim GAKKUM tidak menemukan adanya suatu pelanggaran hukum berkaitan dengan pencemaran lingkungan, karena hingga kini PT.GKP belum beroperasi, dan hasil overlay titik koordinat IPPKH PT. GKP dengan lahan masyarakat juga tidak ditemukan adanya penyerobotan lahan sebagaimana pernah ditudingkan.

Karena fakta dilapangan semua lahan dimaksud ijinnya sangat lengkap dan berada dalam kawasan Ijin Koridor dan Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan milik PT.GKP,” imbuhnya.

Begitupun kunjungan Gakkum dari Kementerian KKP, hasil pulbaket dilapangan dari semua lampiran perijinan tersus GKP sangat lengkap, jelas dan Clear and Clear, saat diuraikan satu persatu dihadapan tim Gakkum, akhir pertemuan dalam berita acara yang dibuatnya dihimbau bila tersus PT.GKP yang saat ini masih dalam proses pembangunan, untuk tetap disuaikan dengan titik koordinat panlok yang telah ditetapkan oleh kementrian perhubungan laut yang Alhamdulillah sampai saat ini semuanya sudah sesuai dan sudah dipenuhi oleh pihak Perusahaan,” jelasnya.