Komnas HAM Kembali Layangkan Surat Rekomendasi Penghentian Aktivitas, Ini Jawaban Telak PT. GKP
Keterangan Gambar :

Komnas HAM Kembali Layangkan Surat Rekomendasi Penghentian Aktivitas, Ini Jawaban Telak PT. GKP

73 views
0

Kendari, Radarsultra.co.id – Pasca Audensi Komnas HAM bersama warga yang tergabung dalam Forum komunikasi keluarga besar Gema Kreasi Perdana (GKP) dijakarta Senin 2 Desember 2019 lalu perihal mandeknya proses hukum terhadap pelaku penganiayaan yang disertai kekerasan kepada beberapa masyarakat pekerja tambang, kini Komnas HAM kembali mengeluarkan rekomendasi ke Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) untuk menghentikan sementara aktivitas tambang PT.GKP.

Terkait hal tersebut, legal officer PT. Gema kreasi perdana, Marlion SH kembali angkat bicara, Inga mengaku  prihatin dan menyayangkan sikap komnas HAM yang diduga terlampau jauh mencampuri urusan perijinan tambang.

Menurut Pria yang akrab disapa Lionk Ini, kali ini adalah kali keduanya komnas HAM mengeluarkan rekomendasi yang bukan pada tempatnya dimana sebelumnya Komnas HAM juga pernah mengeluarkan rekomendasi Ke  Kepolisian Daerah (Polda) Sultra untuk menunda proses hukum yang sedang berjalan.

Dia mengingatkan saat audensi bersama pihak Forum Komunikasi Keluarga Besar Karyawan GKP pada Senin 2 Desember 2019 lalu di Jakarta, pihak komnas mengatakan akan mendorong setiap Kementerian/Lembaga terkait untuk menyelesaikan permasalahan.

Komnas HAM juga tidak menilai suatu pihak benar atau salah, Komnas HAM harusnya berada ditengah-tengah tanpa memihak pihak manapun,” kata Marlion, Senin,

Namun pernyataan komnas HAM untuk berlaku adil tanpa memihak akhirnya terbantahkan dengan adanya surat rekomemdasinya tertanggal 13 Desember tahun 2019 dimana isi surat itu merekomendasikan Gubernur Sultra untuk menghentikan aktivitas perusahaan,” lanjutnya.

Mantan aktivis ini juga menduga Komnas HAM saat ini berlaku tidak nertal dan tidak independen, bahkan rekomendasinyapun terkesan sarat akan kepentingan.

Disisi lain, Marlion mengungkapkan, kunjungan tim irektorat Jenderal Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Gakkum KLHK) belum lama ini tidak menemukan adanya suatu pelanggaran dikarenakan aktivitas PT. GKP yang belum beroperasi.

Hal ini sesuai hasil observasi tim mereka di lapangan. Ditambah lagi Hasil dari Sidang KKP tidak ditemukan adanya pelanggaran yang berarti karna KKP diakhir Berita Acara yang dibuat hanya minta untuk meralat desain pelabuhan yang menjurus ke kiri agar masuk kembai kedalam titik koordinatnya dan memberikan waktu perbaikan selama tiga bulan lamanya,” ungkapnya.

Alhamdulillah kami dari PT GKP telah melaksanakan perubahan desain sesuai dengan dimensi dan spesifikasi yang diminta oleh Gakkum KKP,” pungkasnya.